Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) 2007 di Bali hari-hari ini, mengingatkan pada satu istilah yang, antara lain diperkenalkan oleh John Keane, kosmokrasi, satu wacana yang melebihi demokrasi. Kalau demokrasi dikritik antroposentris, maka kosmokrasi melebihi isu demokrasi, karena mengakomodasi aspek ekologi dan, bahkan kosmologi. Ideal kehadiran pemimpin politik, dalam perspektif kosmokrasi, tidak sekedar berlegitimasi demokrasi alias optimal didukung publik atau rakyat, tetapi juga berlegitimasi kosmos. Rakyat mendukung dan merestui, alam juga. Namun, kosmokrasi bukan persoalan mistik, karena justru menekankan aspek-aspek yang empatik dan rasional.

Konferensi Bali itu mau tidak mau mengingatkan betapa pentingnya, tidak saja kesadaran akan arti penting lingkungan hidup dan eksistensi makhluk selain manusia, atau alam miskrokosmos dan makrokosmos, tetapi jauh daripada itu aksi-aksi nyata dalam rangka mencegah kerusakan-kerusakan yang fatal. Perubahan iklim merupakan isu aktual yang menjadi perhatian internasional. Tidak sekedar banjir di Jakarta, kekeringan disejumlah daerah sehingga gagal panen di mana-mana, isu perubahan iklim juga melanda semua negara. Efek pemanasan global dampaknya makin terasakan.

Politisi yang pro-lingkungan hidup, kelihatannya makin naik daun saja. Kemenangan Kevin Rudd sebagai Perdana Menteri baru Australia misalnya, tak lepas dari isu lingkungan hidup. Kevin menjanjikan akan meratifikasi Protokol Kyoto, satu isu yang bertolak belakang dengan pesaingnya, John Howard. Dan benar, di Bali, Australia mengumumkan ratifikasi Protokol Kyoto, dan mendapat sambutan sangat hangat dari peserta konferensi. Perubahan sikap Australia itu selangkah lebih maju ketimbang Amerika Serikat (AS), yang sampai kini menjadi satu-satunya negara maju yang tidak meratifikasi protokol tersebut.

Di AS politisi Al Gore dikenal gencar berbicara mengenai masalah perubahan iklim, yang Oktober lalu, berhasil menyabet Penghargaan Perdamaian Nobel bersama dengan Intergovernmental Panel on Climate Change. Kemenangan itu tentu ironis dengan sikap pemerintahnya yang belum terlhat sungguh-sungguh dalam merespons isu tersebut.

Keengganan AS meratifikasi Protokol Kyoto amat disayangkan. Publik bertanya, apan AS akan mengikuti jejak Australia. Sebuah film fiksi-ilmiah apokaliptik berjudul The Day After Tomorrow (2004) adalah kritik keras atas AS. Dikisahkan pemanasan global telah memporakporandakan AS. Efeknya amat mengerikan. Pada saat itulah, AS, melalui presidennya “bertobat” alias mengakui kesalahannya yang telah berkontribusi besar atas pemanasan global dan mencairnya es di kutub.***

http://alfanalfian.multiply.com/journal/item/212/Perubahan_Iklim_dan_Kosmokrasi_